Menyoal Isu Politik Dinasti Jokowi, Cak Imin: Silakan Rakyat Menilai

Haluan Demokrasi - Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mempersilakan masyarakat untuk menilai dampak politik yang berkembang di lingkaran keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah menerima kritik karena dituduh menjalankan politik dinasti, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempengaruhi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Meskipun banyak sentimen negatif tentang politik dinasti, Cak Imin, yang juga menjadi pesaing dalam Pilpres mendatang, mengatakan bahwa dirinya tidak berhak untuk memberikan penilaian terhadap hal ini. Dia menyerahkan keputusan pada rakyat.

"Saya sebagai kompetitor tidak berhak menilai, silakan rakyat menilai," kata Cak Imin ketika ditemui oleh awak media saat menghadiri upacara peringatan Hari Santri Nasional di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (22/10/2023).

Cak Imin juga memandang wajar sikap Presiden Jokowi yang memberikan doa dan restu kepada anaknya untuk terlibat dalam pemilihan presiden. Menurutnya, hal ini adalah tindakan yang wajar dari seorang orangtua.

Ia dan bakal capres yang mendampinginya, Anies Baswedan, tidak merasa khawatir menghadapi siapapun dalam Pilpres mendatang. Cak Imin bahkan menolak anggapan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan saingan terberatnya dalam pemilihan presiden.

"Bagi Amin (Anies dan Muhaimin) tidak ada yang berat karena Amin yakin menang," ungkap Cak Imin.

Sebelumnya, Gibran telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah rapat pleno Partai Golkar pada Sabtu (21/10/2023). Gibran berencana untuk berkoordinasi lebih lanjut dalam Rapimnas II Partai Golkar.

Untuk diketahui, Anies dan Cak Imin diusung oleh sebuah koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS, sementara Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat dalam pemilihan presiden 2024.

(*)