Potensi Gelombang Protes Terkait Gibran Rakabuming dalam Pemilihan Presiden 2024

Haluan Demokrasi - Munculnya potensi partisipasi Gibran Rakabuming, anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai peserta dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 telah memunculkan perdebatan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan beberapa tokoh terkemuka. Terkait isu ini, gelombang protes diperkirakan akan bermunculan jika Gibran tetap didorong menjadi cawapres, berpotensi memicu ketegangan dan perpecahan dalam politik nasional.

Salah satu tokoh yang tergabung dalam Maklumat Juanda, Erry Riyana Hardjapamekas, yang juga mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan keprihatinannya terhadap kemungkinan tersebut. Erry berharap Presiden Jokowi akan menimbang kembali keputusan tersebut dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari pencalonan Gibran sebagai cawapres oleh Prabowo Subianto, yang memimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Erry menilai bahwa jika Gibran memasuki persaingan pemilihan presiden dalam waktu yang terlalu cepat, hal ini mungkin akan mengganggu perkembangan politik dan pengalaman politiknya yang lebih matang. Dia juga mengkhawatirkan bahwa keputusan ini dapat mengakibatkan pengumpulan kekecewaan dari pendukung Presiden Jokowi, jika mereka merasa Gibran tidak setia terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), di mana Gibran saat ini berada, dan akan menguatkan dugaan tentang politik dinasti.

Erry juga menyoroti kemungkinan upaya yang tidak sah dalam pemilihan jika pendukung Presiden Jokowi merasa kecewa. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan mendukung proses demokrasi yang adil dan transparan.

Dukungan resmi dari Partai Golkar kepada Gibran sebagai bakal cawapres Prabowo telah menguatkan spekulasi ini. Sampai saat ini, Koalisi Indonesia Maju (KIM) terdiri dari delapan partai politik, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, Bulan Bintang, Gelora Indonesia, Garuda, PRIMA, dan Demokrat.

Meskipun Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa dia merestui langkah Gibran dalam pilpres, ia juga menegaskan bahwa keputusan itu adalah urusan pribadi anaknya. Meskipun mendukung Gibran dalam perjuangannya, Jokowi tidak ingin mencampuri proses keputusan politik yang diambil oleh generasi muda.

Menghadapi potensi ketegangan dan perpecahan di masa depan, para pemimpin dan pengambil keputusan diharapkan untuk mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan keterbukaan dalam menangani perdebatan politik dan aspirasi masyarakat. Terlepas dari hasil pemilihan nanti, stabilitas politik dan persatuan bangsa harus selalu dijaga sebagai prioritas utama.

(*)