140 Pemilik Lahan Ancam Blokir Jalan Menuju Sirkuit Mandalika saat MotoGP
Ibarat Jatuh Tertimpa Tangga Para Pemilik Lahan Tetap Ditagih Pajak Tiap Tahunnya
NASIONAL
Haluan Demokrasi - Sebanyak 140 pemilik lahan di sekitar Sirkuit Mandalika mengancam akan memblokir akses jalan menuju sirkuit saat perhelatan MotoGP yang akan berlangsung pada 13-15 Oktober 2023.
Para pemilik lahan merasa kecewa karena hingga saat ini pembayaran lahan mereka di area sirkuit belum tuntas dilakukan. Mereka berencana untuk melakukan aksi blokir jalan saat pelaksanaan event MotoGP seri ke-16 tersebut.
"Kami, 140 orang pemilik lahan, bersama ribuan masyarakat akan tetap menggagalkan pelaksanaan MotoGP ini selama lahan kami belum dibayar lunas," ujar salah satu pemilik lahan, Gema Lazuardi, pada Kamis, 5 Oktober 2023.
Gema Lazuardi memiliki lahan seluas 60 are di HPL 88 atau di tikungan 3 Sirkuit Mandalika dan mengaku muak dengan janji-janji pembayaran yang hingga saat ini belum juga terealisasi. Dia menyatakan bahwa seluruh pemilik lahan bersama ahli waris mereka akan mengambil tindakan tegas dengan memblokir akses jalan yang menuju Sirkuit Mandalika.
"Kami tidak rela lahan kami yang belum dibayar lunas digunakan untuk suatu apapun, lebih-lebih dimanfaatkan untuk memperkaya orang lain dari hasil event MotoGP ini," tegas Gema.
Yang menjadi ironi, Gema Lazuardi mengungkapkan bahwa dia masih rutin membayar pajak untuk lahan 60 are yang kini telah dijadikan lintasan Sirkuit Mandalika.
"Siapa yang tidak bingung, lahan sudah dipakai. Tapi tagihan pembayaran pajak masih ada, dan rutin saya bayar," ungkapnya sembari menunjukkan bukti pembayaran pajak.
Gema juga mengomentari tingginya kecelakaan yang sering terjadi di Sirkuit Mandalika, khususnya di tikungan tiga. Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk do’a dari para pemilik lahan yang terkabulkan.
"Ingat, do’a orang-orang yang merasa terzalimi akan dikabulkan. Karena itu, kami pesan kepada para pembalap agar lebih berhati-hati," tambahnya.
Gema Lazuardi mengungkapkan bahwa pada hari ini, mereka akan mengirim surat terkait pembayaran lahan yang belum selesai kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri, Jaksa Agung, dan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. "Suratnya sedang kami buat dan segera kami kirim," tutupnya.
